RIAU--(KIBLATRIAU.COM)-- Gubernur Riau Drs Syamsuar MSi meminta agar aparat penegak hukum untuk melakukan pengecekkan di lapangan agar dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak Covid-19 atau Virus Corona tepat sasaran. Sebab, selama ini banyak masyarakat yang protes atas pembagian BLT tersebut."Kami harapkan nantinya ada tim yang melakukan pengecekkan di lapangan agar dana BLT ini tidak salah sasaran," ujar Syamsuar saat penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Pemprov Riau bersama aparat penegak hukum terkait pendampingan penanganan penanggulangan Covid-19, di Pekanbaru, Selasa (26/5/2020).Syamsuar menyebutkan, dengan adanya pendampingan penanganan penanggulangan Covid-19 itu, tim bekerja dengan nyaman dan tidak salah dalam bekerja.

"Kami ucapkan terima kasih untuk dukungan pendampingan ini, agar staf kami bekerja dengan nyaman dan tidak salah dalam bekerja. Dan tentunya kita harapkan semoga wabah Covid-19 ini segera berakhir," jelas Syamsuar.Syamsuar meminta, semua pemerintah kabupaten dan kota mengikuti langkah pengawasan pembagian BLT tersebut. Sebab, agar pelaksanaan anggaran untuk penanganan Covid-19 lebih terarah dan tepat sasaran."Kita berharap, seharusnya kabupaten dan kota juga melakukan hal yang sama. Sehingga dapat terlaksana dengan baik," harapnya.

Sementara itu, Plt Inspektur Inspektorat Riau, Indra Agus Lukman mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan penegak hukum seperti BPKP, kejaksaan dan kepolisian. Menurutnya, setiap instansi yang terlibat dalam MoU ini akan melaksanakan tugasnya masing-masing.Misalnya Pemprov Riau bertugas sebagai pelaksana anggaran, BPKP sebagai pihak yang akan membantu dalam tahapan verifikasi, dan Polda Riau dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan, serta Kejati bertugas dari sisi penegakkan hukum."Misalnya kami terkendala dalam pelaksanaan anggaran karena terbentur dengan aturan-aturan yang ada. Maka nanti akan disepakati oleh pihak-pihak tersebut,'' tutur Indra.(Net/Hen).